Informasi Terupdate: Alasan RUU HIP Menuai Penolakan dari Banyak Pihak
Informasi Terupdate: Alasan RUU HIP Menuai Penolakan dari Banyak Pihak

Informasi Terupdate: Alasan RUU HIP Menuai Penolakan dari Banyak Pihak

Posted on

Alasan RUU HIP Menuai Penolakan dari Banyak Pihak. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia digemparkan tentang pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atas usulan dari DPR RI. Pembahasan RUU ini menuai banyak penolakan dari berbagai pihak bahkan sempat terjadinya aksi unjuk rasa untuk menolak RUU HIP di depan gedung DPR/MPR RI.

Informasi Terupdate RUU HIP ini adalah Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang pada rapat paripurna pada tanggal l1 Mei 2020 disepakati untuk dibahas menjadi RUU inisiatif DPR. RUU HIP ini disetujui oleh beberapa partai diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Partai PKS hanya akan menyetujui jika RUU itu telah disempuranakan dan mencantumkan terkait larangan Marxisme atau Komunisme dan penghapusan pasal soal ekasila, sedangkan partai Demokrat memilih untuk tidak ikut dalam pembahasan tersebut.

Informasi Terupdate Alasan RUU HIP Menuai Penolakan dari Banyak Pihak

Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa saat ini belum adanya undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila. Hal ini untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan suatu undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. Dalam RUU tersebut membahas dibentuknya beberapa badan seperti kementerian atau badan riset dan inovasi nasional, kementerian atau badan kependudukan dan keluarga nasional, serta badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan ideologi pancasila.

Informasi berita terkini: Penolakan RUU HIP menuai tak hanya datang dari para kalangan akademis dan mahasiwa tetapi mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), GP Anshor hingga para purnawirawan menolak RUU HIP. Berikut beberapa alasan tentang mengapa RUU HIP ini mendapatakan banyak penolakan dari berbagai pihak

Keberadaannya di Anggap Aneh Jika Dilihat dari Logika Hukum

Pendapat ini disampaikan oleh Sekretasi Jenderal Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas pada hari Rabu 16 Juni 2020. RUU HIP ini mengatur persoalan Pancasila, padahal Pancasila adalah sumber dari hukum itu sendiri, yang seharusnya seluruh Undang-undang yang ada pada negeri ini dinapasi dan dijiwai oleh pancasila. Mengatur tentang pancasila sama halnya dengan merusak Pancasila.

READ  Berita Terkini Hari ini : Update Kasus Positif Covid-19 di Sumatera Barat dan Penjelasannya

RUU HIP Ibarat Bara Panas

Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU, Rumaidi pada 17 Juni 2020. PBNU memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena telah mengambil sikap dengan cepat untuk menunda pembahasan RUU HIP ini dan mendinginkan suhu politik serta menghindarkan konflik ideologi di Indonesia. PBNU memberikan saran kedepannya agar tidak lagi membahas RUU HIP.

RUU HIP Bermasalah Secara Substansi dan Urgensi

Pernyataan itu diucapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Informasi berita terbaru: alasan RUU HIP menuai penolakan dari banyak pihak selanjutnya Pemerintah dan DPR agar mencabut RUU HIP tersebut dan tidak melanjutkan pembahasannya lagi. Pemerintah beserya dengan DPR untuk kedepanya tidak perlu mengajuka RUU yang serupa karena hal itu hanya akan membuat kembali kegaduhan dan penolakan.

RUU HIP Mengganggu Pancasila

Apabila sudah disahkan, RUU HIP ini akan mengganggu ideologi Pancasila. Pernyataan ini disampaikan saat melakukan demo di depan gedung DPR/MPR, pada hari Rabu 24 Juni 2020 oleh massa alliansi Nasional Anti-komunis. Dan juga pembahasa RUU HIP ini tidak perlu dibahas saat berjuang menghadapi pandemic covid-19.

Dinilai bisa Mengacaukan Sistem Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawiran TNI-Polri Mayjen TNI (Purn) Soekarno pada hari Jumat 12 Juni 2020, selain itu juga dikhawatirkan memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Berharap agar pemerintah menolah RUU HIP ini.

RUU HIP Trauma Umat Islam Terhadap Komunisme

Informasi kabar terbaru. Alasan RUU HIP menuai penolakan dari banyak pihak Penolalan RUU HIP ini tidak terlepas dari faktor sejarah. Histori umat islam yang mempunyai masa lalu yang buruk terhadap gerakan komunisme. Tragedi di Madiun masih menjadi hal yang menakutkan untuk diingat dengan pembantaian ulama dan santri di Pesantren Takeran yang di pimpin oleh PKI.
Ingatan buruk tentang itu juga dilanjutkan saat orde baru. Dimana kala itu PKI merupakan musuh bersama rakyat. Penolakan isu akan komunis ini semakin merebak saat musim pilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014. Isi dari RUU HIP yang menuai banyak penolakan dan memicu kontroversi, poin-poin yang krusial dalam RUU HIP tersebut diantaranya:

READ  Kontraktor Water Treatment Terlengkap di Indonesia

Konsep Trisila dan Ekasila

Alasan RUU HIP menuai penolakan dari banyak pihak. Salah satu konsep yang banyak disorot salah satunya adalah pada pasal 7 tentang keberadaan Trisila dan Ekasila serta frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep trisila ini diucapkan pertama kali oleh Soerkarno Hatta di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Seperti yang telah disampaikan oleh Mahfud, MD. Pemerintah belum terlibat dalam pembicaraan dan baru menerima RUU HIP untuk dipelajari dengan seksama. Pemerintah juga akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS dalan konsiderans

Larangan Komunisme

Polemik selanjutnya adalah tentang isu komunisme yang tidak mencantumkan tap MPRS tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia

BPIP diisi TNI POLRI aktif

Bahasan yang menjadi polemik selanjutnya adalah mengenai TNI dan POLRI yang aktif. Disebutkan bahwa TNI dan POLRI yang aktif bisa mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Dan menyebut Dewan BPIP berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang atau ganjil. Padahal dalam peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP menyebutkan anggotanya hanya boleh diisi purnawirawan.

Pembahasan RUU HIP ini dapat mengalihkan perhatian Negara untuk fokus dalam menangani pandemi covid-19 yang tengah terjadi di Indonesia. Disamping itu pembahasan RUU HIP ini juga diangap mengesampingkan banyak aspek. Yakni aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis pancasila sebagai dsar Negara dan ideologi yang telah disusun.

Informasi berita terkini: alasan RUU HIP menuai penolakan dari banyak pihak dalam RUU HIP ini terdapat 60 pasal. Mayoritas dari pasal tersebut bisa memunculkan banyak kontroversi juga mereduksi sila-sila dalam pancasila sebagai dasar Negara. Dalam RUU ini juga tidak memasukannya pasal tentang pembubaran PKI sebagai konsiderans. Mengingat Konsiderans adalah pertimbangan yang menjadi dasar keputusan, peraturan dan yang lainnya.

READ  Informasi Berita Terkini Pasal Kontroversial RUU HIP

Pengesahan draf RUU HIP menjadi RUU dalam paripurna di DPR dinilai terlalu terburu-buru. Hal ini bersamaan dengan tiga RUU lainnya yaitu RUU Corona, RUU Penanggulanan Bencana, dan RUU Minerba.

Ada faktor dari RUU HIP ini dapat cepat untuk disetujui. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia. Cecep Hidayat menyebutkan karena mayoritas fraksi itu koalisi pemerintah jadi lebih lancar dan cepat untuk disetujui. RUU ini juga bertujuan untuk memperkuat dan melindungi kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penutup

Informasi kabar terbaru: alasan RUU HIP menuai penolakan dari banyak pihak. RUU HIP ini berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memukul ideologi lain seperti kepartaian dan ormas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *